Menteri HAM Natalius Pigai memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya↗ setelah muncul kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa. Dalam peninjauannya, Pigai menemukan bahwa satu SPPG melayani hingga 13 sekolah mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP.
Menurut Pigai, kondisi tersebut tidak ideal untuk sebuah kota besar seperti Surabaya yang memiliki jumlah siswa sangat banyak. Ia menilai satu dapur yang harus menangani distribusi makanan ke belasan sekolah berpotensi menurunkan kualitas pengawasan dan pelayanan.
Baca Juga: Bos Hanania Travel Diduga Pakai Uang Jemaah Umrah untuk Bayar Influencer↗
Pigai menyebut pengelolaan seperti itu menunjukkan lemahnya manajemen operasional. Beban kerja yang terlalu besar dinilai membuat proses pengawasan mutu makanan menjadi kurang optimal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya masalah dalam distribusi makanan bergizi kepada siswa.
Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan SPPG, khususnya yang menangani jumlah sekolah dalam skala besar. Menurutnya, dapur yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara profesional perlu dihentikan dan digantikan dengan pengelola yang lebih kompeten.
Baca Juga: BGN Suspend Operasional 372 SPPG di Jawa Timur karena Belum Kantongi SLHS↗
Selain mengkritisi pengelola SPPG, Pigai turut menyoroti pentingnya pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai perlu ada sistem kontrol yang lebih ketat agar standar keamanan pangan dan kualitas layanan dapat terjaga secara konsisten di seluruh wilayah pelaksanaan program MBG.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap kapasitas ideal satu SPPG dalam melayani sekolah penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tujuan Program Makan Bergizi Gratis dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas generasi muda dapat berjalan optimal.
source: Menteri HAM Soroti SPPG Surabaya, Satu Dapur Layani 13 Sekolah: Amatir, Tak Profesional!↗
